KAB. BANDUNG, skipatroli.com, — Ketua Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pejuang Demokrasi (LBH Bapeksi) Kabupaten Bandung, Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H.,M.H., memandang pernyataan Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto yang mengatakan “Kembalikan uang yang kau curi, mungkin kita maafkan”, adalah pernyataan yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan presiden Prabowo saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).
Ucok Rolando mengatakan, pernyataan tersebut berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sudah diketahui bersama dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 pasal 4 menyebutkan.
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,” jelas Ucok.
Ucok menambahkan, bahwa pembentukan undang-undang telah memformulasi dan merumuskan normanya dengan jelas dan lugas, yaitu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja,” tambah Ucok Rolando, yang juga eks pengurus Presidium GMNI dan Advokat anggota PERADI tersebut.
Selain berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tipikor, tambahnya, penyataan tersebut juga adalah pernyataan yang diduga memposisikan cabang kekuasaan eksekutif seolah-olah dijalankan dengan rasa kekuasaan yudikatif.
“Ini diduga kekuasaan eksekutif dijalankan dengan rasa kekuasaan yudukatif,” tegas Ucok Rolando.
“Padahal sudah sangat jelas mengenai kewenangan penegakan hukum itu berada pada cabang kekuasaan Yudikatif dan bukan pada cabang kekuasaan Eksekutif. Hal itu ada dalam konstitusi kita, UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” paparnya.
Ucok mengatakan, bahwa tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya pun luar biasa karena menyangkut perekonomian negara.
“Maka dari itu cabang kekuasaan negara harus serius dalam rangka penanganannya dan masing-masing cabang kekuasaan itu menggunakan kewenangannya secara konstitusional,” tandasnya. ***
